Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Kartu Sakti dari Sang Pemimpin Tertinggi Negeri

Sebagaimana yang kita ketahui, pemerintah telah meluncurkan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sejahtera (KIS). Ketiga kartu tersebut digadang-gadang sebagai kartu andalan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

Masing-masing kartu mempunyai fungsi yang berbeda. Misal KKS, kartu ini berfungsi sebagai bukti agar bisa menerima bantuan sosial dengan masa aktif selama 5 tahun. Dananya bisa langsung diambil di Kantor POS dengan menggunakan nomor ponsel yang sudah dibagikan, dan berfungsi layaknya rekening.

Sedangkan KIS adalah kartu untuk berobat. Bagi warga yang mendapatkan kartu tersebut jika ingin berobat bisa langsung membawanya. Pemilik kartu tidak bisa diwakili atau mewakilkan, karena masing-masing orang juga mendapatkannya.

Adapun KIP merupakan kartu yang bisa kamu gunakan untuk sekolah, baik di sekolah negeri atau swasta. Dengan menunjukkan KIP yang disertai KK (Kartu Keluarga) dan kartu persyaratan lainnya, maka kartu ini bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Bagi yang belum mendapatkan KIP bisa langsung mendaftar ke sekolah masing-masing. Orang nomor satu di Indonesia menyatakan, mayarakat bisa mencairkan dana KIP tersebut dengan besaran yang berbeda-beda tergantung tingkatannya.

Agar bisa mendapatkan berbagai macam kartu sakti tersebut, warga harus mengantre di Kantor POS, meski tak sedikit yang akhirnya kecewa karena hingga saat ini masih belum mendapatkan kartu tersebut.

Kartu-kartu sakti tersebut memang diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia yang kurang mampu. Namun apakah kartu tersebut benar-benar sakti sesuai dengan jargonnya? Maksudnya kartu yang memang benar-benar bisa membawa masyarakat keluar dari belenggu kesulitan hidup.

Namun yang terjadi justru berbeda dengan apa yang diharapkan, seperti yang dirilis di regional.kompas.com (07/06/15) Kartu Indonesia Sehat andalan orang nomor satu di Indonesia tersebut baru sepekan dibagikan kepada warga kurang mampu di Mamuju Utara, Sulawesi barat, ditolak oleh RSUD setempat.

Warga yang mengalami sakit gangguan pencernaan tersebut harus menelan kekecewaan karena tidak mendapat penanganan yang semestinya oleh pihak RSUD. Ia merasa diterlantarkan oleh pihak rumah sakit, karena ia tak kunjung mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan.

Sementara itu, kartu KIS dan BPJS kesehatan tidak diterima juga oleh pihak rumah sakit. Padahal sebelumnya, presiden sudah mengancam pihak rumah sakit yang tidak memberikan pelayanan pada pemegang KIS.

Imbuhnya, pemegang KIS harus dilayani oleh rumah sakit, karena sejatinya hal tersebut sudah dibayar oleh negara. Beliau juga meminta untuk melaporkan pihak manapun yang tidak melayani para pemegang kartu sakti. (nasional.kompas.com 04/05/15)

Jika kenyataannya seperti itu, kartu-kartu tersebut tak lagi mempunyai fungsi sesuai dengan jargonnya. Apa artinya punya kartu sakti kalau hanya jadi pajangan saja? Dan tetap saja diabaikan. Padahal setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan yang sama.

Banyak warga yang berharap bahwasanya kartu ini bisa lebih baik dari jamkesmas. Karena, pelaksanaan jamkesmas masih menuai banyak kendala. Biasanya akan menuai kendala pada jamkesmas klaim dan pelayanan rumah sakit yang kurang maksimal, serta tak jarang juga dinomorduakan.

Seringkali para penerima jamkesmas mendapat pelayanan yang berbeda dari pasien lainnya yang memang mereka membayar.

Harapan rakyat kini hanya tinggal harapan, kompensasi yang diberikan oleh pemerintah Jokowi-JK berupa “kartu sakti” tidak akan mampu menutupi dampak dari berbagai macam masalah yang membelit.

Misalkan kenaikan BBM, dampaknya begitu luar biasa dan menghantam seluruh lini kehidupan masyarakat. Baru mendengar rencana saja, semua kebutuhan sehari-hari sudah naik duluan dan terus berlanjut entah sampai kapan?

Siapapun pemimpinnya, jika masih menggunakan sistem sekuler. Maka, bangsa ini tak pernah bisa mandiri dan terus-terusan mengikuti kainginan asing. Satu-satunya penguasa yang bisa disebut peduli dan mebela rakyat adalah penguasa yang berani menerapkan syariat Islam dan khilafah.

Penerapan syariah secara kaffah akan mewujudkan kebaikan bagi semua umat, baik itu Muslim maupun non-Muslim. Karena, risalah Islam memang diturunkan untuk semua manusia (Rahmatan li al-aalamiin).

Penrapan syariah secara kaffah juga akan melahirkan perlindungan terhadap semua aspek kehidupan, mulai dari agama, harta, akal, keturunan, jiwa, keamanan, serta terciptanya kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan.

Muslim maupun non-Muslim akan sama-sama merasakan kebahagiaan hidup di dalamnya. Fakta sejarah peradaban Islam yang sudah lebih dari 1400 tahun menjadi bukti nyata bagaimana kemampuan Islam dalam memberikan semua karahmatan itu.

Tidak ada yang perlu ditakutkan daru syariah dan khilafah, karena keduanya adalah dari Islam yang InsyaAllah akan membawa kebaikan. Ketika hukum-hukum Allah sudah dutegakkan dangan sempurna di dalam bingkai khilafah, kebaikan dan keberkahan InsyaAllah akan dilimpahkan oleh Allah.

Waallahu a’lam bish-Shawaab.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Comments

comments